IPARI Purbalingga Matangkan Rencana Raker 2026, Perkuat Program Penyuluhan yang Berdampak bagi Umat

Ketua PD IPARI Kabupaten Purbalingga, Khikam Aziz (kanan) di damping Sekretaris, Edi Rudjito saat menyampaikan arahan rencana program Raker IPARI Tahun 2026 di Sekretariat IPARI Kecamatan Mrebet, Kamis (6/2/2026). (Foto: Wiwit Aryati)

Purbalingga-Pengurus Daerah (PD) Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Purbalingga menggelar musyawarah persiapan Rapat Kerja (Raker) IPARI Tahun 2026 di Sekretariat IPARI Kecamatan Mrebet, Kamis (6/2/2026) kemarin.

 

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan serta menyusun kerangka program kerja IPARI agar lebih terencana, relevan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Musyawarah tersebut diikuti oleh jajaran pengurus PD IPARI Kabupaten Purbalingga dengan suasana penuh semangat kebersamaan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan agama. Dalam forum ini, para pengurus membahas berbagai rencana strategis yang akan menjadi pijakan program kerja IPARI sepanjang tahun 2026.

 

BACA: https://iparipurbalingga.blogspot.com/search?q=ipari 

 

Ketua PD IPARI Kabupaten Purbalingga, Khikam Aziz, di damping Sekretaris, Edi Rudjito dalam sambutannya menegaskan pentingnya penyusunan program kerja yang berorientasi pada kebutuhan riil umat serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah.

 

Suasana musyawarah persiapan rencana program Raker IPARI Tahun 2026 di Sekretariat IPARI Kecamatan Mrebet, Kamis (6/2/2026). (Foto: Wiwit Aryati)

Menurutnya, penyuluh agama memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan dan pendampingan keagamaan kepada masyarakat.

 

“Program yang disusun harus terukur dan relevan dengan kebutuhan umat sehingga dampaknya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, program IPARI juga harus selaras dengan kebijakan Kementerian Agama, termasuk Asta Protas Kemenag serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden,” tegas Khikam.

 

Ia juga menekankan bahwa sinergi antara program IPARI dengan Kementerian Agama menjadi kunci penting dalam memperkuat peran penyuluh agama di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

 

Program kerja yang disusun ke depan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menyentuh aspek pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

 

Dalam musyawarah tersebut, disepakati susunan kepanitiaan Raker IPARI Tahun 2026 dengan menunjuk Artanti Laili Zulaiha sebagai Ketua Panitia Pelaksana.

 

Selain itu, rencana kegiatan Raker juga akan diisi dengan sosialisasi aplikasi e-PA yang akan disampaikan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sebagai upaya penguatan digitalisasi pelayanan penyuluhan agama.

 

Melalui musyawarah persiapan ini, PD IPARI Kabupaten Purbalingga berharap pelaksanaan Raker Tahun 2026 dapat menghasilkan program-program yang aplikatif, sinergis, dan berdampak luas bagi masyarakat.

 

Dengan demikian, keberadaan penyuluh agama tidak hanya hadir sebagai pendamping spiritual, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga.(*)

 

Kontributor: Wiwit Aryati

Editor: Imam Edi Siswanto 

Ini Pesan Kakankemenag Purbalingga di Acara Reviu dan Doa Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025

Tangkapan layar, saat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, H. Zahid Khasani saat menyampaikan arahan dan pembinaan pada acara Reviu dan Doa Bersama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga melalui daring pada Jumat, 6 Februari 2026.

Purbalingga-Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, H. Zahid Khasani, menegaskan komitmen kuat seluruh jajaran dalam menyukseskan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Reviu dan Doa Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (2/2/2026).

BACA: https://iparipurbalingga.blogspot.com/search?q=zahid+khasani 

Dalam arahannya, antara lain Ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam pola kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Ia mengingatkan seluruh satuan kerja agar menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik tanpa praktik yang merugikan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan prima harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada lagi anggapan masyarakat bahwa pelayanan di KUA itu lama, bertele-tele, mempersulit, apalagi ada biaya tambahan. 

Ditegaskan bahwa seluruh pelayanan di KUA tidak dipungut biaya, kecuali layanan pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA sesuai ketentuan dan pembayarannya dilakukan melalui bank.

Selain itu, Ia juga mendorong seluruh KUA di Kabupaten Purbalingga untuk menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat pada tahun 2026. 

Salah satu inovasi yang diharapkan adalah pengiriman surat rekomendasi nikah atau numpang nikah secara digital, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, efektif, dan transparan.

Ia juga menyoroti pentingnya publikasi kegiatan dan layanan Kementerian Agama kepada masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan berbagai aplikasi dan media digital harus dioptimalkan agar masyarakat dapat mengetahui program, layanan, serta inovasi yang telah dilakukan.

Publikasi pelayanan dan kegiatan harus dimaksimalkan dengan memanfaatkan aplikasi online dan berbagai inovasi media informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat kehadiran Kementerian Agama.

Melalui penguatan komitmen, inovasi pelayanan, serta transparansi informasi, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.(*)

Pewarta: Imam Edi Siswanto